IHGMA DPD Bali Mendorong Evaluasi Tata Kelola Distribusi BBM dan Mitigasi Krisis Demi Keberlanjutan Pariwisata

INDONESIA Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali menyampaikan keprihatinan atas gangguan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dialami masyarakat Bali sejak 11 Oktober 2026.

Meskipun antrean panjang di SPBU mulai berangsur pulih pada 17–18 Oktober, kejadian ini dinilai menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi, kesiapan penyaluran, serta mekanisme mitigasi krisis lintas sektor guna melindungi keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

“Sebagai langkah nyata, IHGMA DPD Bali menggelar survei internal pada 14–17 Oktober 2026 untuk mengidentifikasi dampak operasional di industri hospitality, memetakan langkah penanganan mandiri oleh pengelola hotel, hingga merumuskan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan,” kata Chair of IHGMA Bali Chapter, Ratu Agung Bagus Ngurah Putra, Senin 19 Oktober 2026.

Dampak Gangguan BBM Terhadap Sektor Hospitality

Ratu Agung Bagus Ngurah Putra menjelaskan bahwa hasil survei internal IHGMA DPD Bali mengungkapkan tiga dampak utama yang dirasakan langsung oleh industri pariwisata dan akomodasi selama krisis BBM berlangsung:

1. Gangguan Mobilitas Wisatawan: Sebanyak 228 jawaban melaporkan keterlambatan perjalanan, kemacetan, dan kendala transportasi dari maupun ke bandara serta destinasi wisata.
2. Keterlambatan Tenaga Kerja: Sebanyak 241 jawaban mencatat keterlambatan karyawan masuk kerja. Pada industri hospitality yang mengandalkan sistem shift, kondisi ini meningkatkan beban kerja tim dan berpotensi menurunkan konsistensi pelayanan.
3. Tekanan Rantai Pasok (Supply Chain): Sebanyak 228 jawaban mengeluhkan keterlambatan pengiriman logistik, serta 20 jawaban mencatat ketidakmampuan vendor dalam mengirimkan pasokan bahan pangan, linen, dan kebutuhan operasional hotel lainnya.

Selain itu, terdapat 14 jawaban yang menyampaikan kekhawatiran khusus terkait citra dan reputasi Bali di mata dunia. Kelangkaan ini sempat mendapat sorotan dari berbagai media internasional, seperti Associated Press, Channel News Asia, South China Morning Post, hingga Euronews.

“Gangguan BBM pada Oktober 2026 bukan sekadar masalah ketersediaan energi, melainkan ujian terhadap kesiapsiagaan sistem distribusi, koordinasi kelembagaan, serta ketahanan operasional sektor yang bergantung pada mobilitas. Berkurangnya antrean tidak boleh membuat kita berhenti mengevaluasi,” tegas Ratu Agung Bagus Ngurah Putra.

Langkah Penanganan Mandiri Industri Hotel

Di tengah keterbatasan pasokan, lanjut Ratu Agung Bagus Ngurah Putra, para General Manager dan manajemen hotel anggota IHGMA DPD Bali telah melakukan berbagai langkah responsif guna menjaga kualitas pengalaman wisatawan:

1. Perlindungan Pengalaman Tamu: Sebanyak 221 jawaban mengonfirmasi pelaksanaan komunikasi proaktif kepada para tamu, serta penyesuaian itinerary dan jadwal pengantaran menuju bandara lebih awal.
2. Pengelolaan Tenaga Kerja: Sebanyak 229 jawaban menerapkan fleksibilitas jam kerja dan penyesuaian shift, sementara 26 jawaban menyediakan akomodasi menginap sementara bagi staf hotel di area dekat tempat kerja.
3. Pengamanan Pasokan Operasional: Sebanyak 229 jawaban memilih untuk menambah stok pengaman (buffer stock) dan melakukan pemesanan logistik lebih awal guna menganticipasi keterlambatan dari pihak vendor.

7 Rekomendasi Strategis IHGMA DPD Bali untuk Pemangku Kebijakan

Untuk mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang, IHGMA DPD Bali merumuskan tujuh poin rekomendasi utama kepada Pemerintah Daerah, Pertamina, dan instansi terkait:

1. Penjaminan Cadangan Pasokan BBM: Memperkuat kalkulasi kebutuhan energi berbasis konsumsi riil mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta menyiapkan skenario pasokan cadangan yang tangguh.
2. Sistem Informasi Transparan: Menghadirkan kanal informasi publik digital yang membedakan secara jelas antara volume stok di terminal penyimpanan dan ketersediaan aktual di tiap SPBU guna mencegah panic buying.
3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Membina sinergi yang terstruktur antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, dan asosiasi industri pariwisata.
4. Protokol Mitigasi Krisis Dini: Menyusun indikator pemicu (trigger indicators) yang dapat diaktifkan secara bertahap sebelum gangguan teknis berkembang menjadi krisis publik yang lebih luas.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Mengawasi potensi penimbunan atau penjualan BBM dengan harga tidak wajar secara transparan melalui kanal pelaporan masyarakat.
6. Prioritas Penyaluran Sektor Esensial & Transportasi Wisata: Menyusun skema distribusi prioritas bagi layanan publik, medis, logistik pangan, dan transportasi pariwisata dalam kondisi darurat.
7. Komunikasi Krisis Pariwisata Terpadu: Membentuk wadah Public Relations (PR) Link terpadu untuk menyajikan informasi resmi yang terkoordinasi kepada agen perjalanan, maskapai, wisatawan, dan media internasional.

“Melalui upaya kolaboratif ini, IHGMA DPD Bali menegaskan kesiapannya untuk terus bermitra dengan seluruh stakeholder guna menjaga keamanan infrastruktur dasar, ketahanan industri pariwisata, serta reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia,” pungkas Ratu Agung Bagus Ngurah Putra. []

Balih

Balihbalihan merupakan website yang membahas seputar informasi pariwisata dan seni budaya di Bali